INDUSTRI MAKANAN DI BALI PERLU SERTIFIKASI “SUKLA”

Bakso Celeng 100% Haram

Bagi sebagian kalangan, industry makanan adalah bidang yang tidak ada matinya. Apalagi sebagai daerah pariwisata dan padat penduduk, kebutuhan makan di Bali sangat besar. Apalagi wisata kuliner mulai digandrungi penduduk domestik. Sayang, masih ada sebagian pelaku industry makanan/kuliner yang belum menerapkan prinsip-prinsip kepatutan dalam pengelolaannya, khususnya dari perspektif tata etika Hindu, baik dalam proses penyediaan bahan makanan hingga proses produksi yang dalam tradisi Hindu di Bali disebut sebagai proses “sukla”.

Untuk itu diperlukan upaya revolusioner untuk memproteksi kesucian badaniah umat Hindu sebagai umat mayoritas di Bali. Pemikiran ini disampaikan Abiseka Raja Majapahit Bali Sri Wilatikta Tegeh Kori Kresna Kepakisan di sela-sela pertemuan penyusunan Blue Print Ekonomi Hindu di Singaraja. Ia menyakini siapa pun yang berinvestasi di Bali, haruslah memahami pola hidup masyarakat Hindu Bali yang sangat menjunjung tinggi kebersihan, tata pengelolaan makanan dan produksi makanan yang sesuai dengan nilai-nilai filosopi Bali.

“Saya menjamin, jika umat Hindu Bali membuat makanan, bisa dipastikan prosesnya sangat bersih (sukla). Dari pengelolaan bahan makanan di dapur hingga di hidangkan. Karena  dari keluarga, orang Bali dididik  untuk menghargai kesucian. Saya harap ada sebuah Lembaga Sertifikasi “Sukla” yang bisa menggerakkan ini. Jangan sampai makanan yang dikonsumsi oleh orang Hindu Bali diproses melalui cara yang tidak benar. Ini akan sangat mempengaruhi kualitas badaniah SDM Hindu. Ingat dalam kitab Weda sangat diyakini bahwa makanan itu sangat berpengaruh pada aktivitas sehari-hari termasuk siapa yang menghidangkan makanan, proses penghidangan dan takaran kesucian,” ungkap Gusti Wedakarna.

Ia mencontohkan, umat Hindu sering mengeluhkan kurang higienisnya proses pembuatan makanan dari produsen yang kebetulan pendatang. “ada kasus penjual bakso mencuci perlengkapan jualannya di kamar mandi karyawan atau mencuci bahan makanan yang akan dijual dari tempat bekas mencuci pakaian. Ini sama sekali membahayakan bagi umat Hindu. Untuk itu saya sarankan agar 90 % umat Hindu di Bali untuk menguasai kembali ekonomi kerakyatan. Jangan  sampai kualitas makanan di Bali ini tidak sesuai estetika,” ungkap Presiden  WHYO ini.

Terkait adanya usaha membentuk merek (franchise) “Bakso Celeng Haram” yang diproduksi Made Andriani (wanita Bali asal  Lampung), pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung. “Usaha karma Bali yang dilakukan oleh Ibu Made ini sangat baik. Ini yang dinamakan Bali Jengah. Saya yakin bakso Haram ini akan maju dan Badan Dana Punia Hindu Nasional (BDPHN) siap memberikan modal untuk  didirikannya cabang diseluruh Bali.

Saya harap umat Hindu membiasakan diri berbelanja di warung yang ada pelangkiran-nya. Kalau ada plangkiran pasti milik umat Hindu dan jika milik umat Hindu pasti prosesnya “Sukla” ungkap Wedakarna yang tidak lama lagi akan meluncurkan lembaga sertifikasi Sukla.

Sumber : Bali Post,Rabu,18 Oktober 2011.,